Pemalang (23/11). LDII Kabupaten Pemalang menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (Pakem). Kegiatan tersebut digelar Kejaksaan Negeri Pemalang, pada Rabu, (12/11/2025).
Rakor Pakem itu diadakan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga serta merawat kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Saat membuka kegiatan, Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang, Rina Idawani, menegaskan pentingnya menjaga harmoni sosial di daerah.
Ia menilai forum Pakem memberi ruang bagi lembaga penegak hukum, tokoh agama, serta organisasi masyarakat untuk bertukar informasi. “Forum ini menjadi alat penguat komunikasi. Semua pihak bisa saling mengingatkan ketika ada potensi gesekan,” ucapnya.
Ia juga menilai kesiapsiagaan seluruh peserta menjadi faktor penting menjaga kondusivitas Pemalang. Ia menekankan urgensi deteksi dini agar potensi konflik tidak berkembang. Mereka menilai pola komunikasi antar lembaga perlu diperbarui mengikuti dinamika sosial.
“Isu sensitif mudah berkembang cepat. Kita perlu memperpendek alur koordinasi. Perlunya pembinaan rutin terhadap kelompok keagamaan dan penghayat kepercayaan di Kabupaten Pemalang,” ujar Rina.
Forum Pakem tahun ini dihadiri unsur keagamaan dan kepercayaan di Pemalang, antara lain FKUB, NU, Muhammadiyah, LDII, serta enam aliran kepercayaan seperti Sapto Dharmo, Tri Luhur, Trijaya, Kapribaden, Perjalanan, dan Wisnu. Keberagaman peserta menunjukkan komitmen bersama merawat ketertiban dan menjamin ruang dialog yang terbuka.
Ketua DPD LDII Kabupaten Pemalang, Agus Sarwono, menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan tersebut. Ia menilai forum Pakem sejalan dengan prinsip dakwah LDII yang mengedepankan harmoni sosial.
“LDII selalu mengarahkan warganya agar menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Forum seperti ini membantu kami menjalin komunikasi yang lebih luas,” ujarnya. Ia menambahkan LDII terus berupaya menjadi bagian dari solusi ketika muncul persoalan sosial di masyarakat.
Agus menilai koordinasi antar lembaga perlu dijaga agar tidak ada celah misinformasi. Dalam forum itu, ia mengajak peserta memperkuat kebijakan pembinaan yang menyentuh hingga tingkat akar rumput.
“Kami ingin masyarakat Pemalang hidup rukun tanpa batasan latar belakang. Kerja sama yang kuat membuat potensi masalah bisa diselesaikan lebih cepat,” katanya.
LDII Pemalang menilai hasil rapat ini menjadi landasan memperkuat kolaborasi dengan institusi pemerintah, lembaga keamanan, dan tokoh agama. “Kami berharap koordinasi berkelanjutan membuat kondisi sosial Pemalang semakin kondusif, harmonis, dan inklusif bagi semua kelompok keagamaan serta penghayat kepercayaan,” tutupnya.
