Kediri (27/11). Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Kediri menggandeng Pondok Pesantren (Ponpes) Wali Barokah menggelar Pembinaan Administrasi dan Pelatihan Education Management Information System (EMIS). Kegiatan tersebut ditujukan kepada operator Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT).
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 170 Lembaga MDT, bertempat di Gedung DMC Pondok Pesantren Wali Barokah, pada Selasa (25/11). Fokus utama kegiatan ini adalah untuk menempatkan akurasi data.
“Pentingnya validasi data EMIS. Data yang akurat merupakan unsur utama dalam penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan insentif pendidik yang bersumber dari Pemerintah Kota Kediri,” ujar Kepala Kantor Kemenag Kota Kediri, A Zamroni.
Ia menjelaskan jumlah siswa dan guru menentukan besaran bantuan yang diberikan. Zamroni meneranhkan anggaran tersebut berasal dari daerah, maka pertanggungjawabannya harus jelas dan datanya harus valid melalui EMIS.
“MDT sebagai lembaga nonformal yang menopang kekurangan materi agama di sekolah formal memiliki peran strategis. Kami berharap kedepan MDT juga mendapat dukungan, seperti anggaran operasional per siswa, dari Pemerintah Pusat,” ungkapnya.
Zamroni mengakui bahea tantangan utama adalah pergantian operator yang rutin terjadi di pesantren. Hal ini menyebabkan pembaruan data sering terhambat. Pelatihan ini bertujuan mengatasi kendala tersebut, termasuk memfasilitasi pendaftaran ulang bagi madrasah yang sempat terhenti.
“Pelatihan ini diselenggarakan juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola lembaga pendidikan agama di Kota Kediri, sekaligus menyambut kebijakan nasional pembentukan Direktorat Jenderal Pondok Pesantren atau Ditjen Pesantren,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT) Kota Kediri, Fakhrur Rozi, mengapresiasi pelatihan EMIS dan menyambut baik rencana pembentukan Ditjen Pesantren di Kementerian Agama, yang disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto pada Hari Santri Nasional 2025.
“Ditjen Pesantren hadir sebagai payung besar untuk memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan pengembangan ekosistem pesantren secara nasional. Ini adalah kebijakan strategis yang kami sambut baik,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa EMIS adalah database resmi yang mencakup identitas lembaga, guru, santri (termasuk NIK), hingga fasilitas. Maka pelatihan rutin sangat dibutuhkan untuk menjaga akurasi data. “Operator dituntut untuk aktif dalam memperbarui data di EMIS supaya data tetap akurat,” imbuhnya.
Senada dengan itu, Sekretaris Ponpes Wali Barokah, Daud Soleh, yang menjadi tuan rumah acara, memastikan bahwa lembaganya, yang membawahi empat unit pendidikan (TPQ, MDT, PKPPS, dan Pontren Induk), selalu mengutamakan konsistensi pembaruan data.
“Teman-teman operator di tempat kami selalu koordinasi untuk memaksimalkan akurasi data EMIS. Kami juga minta bimbingan dan pendampingan kepada Kemenag dan FKDT Kota Kediri. Ini bagian dari upaya memastikan hak lembaga dan pendidik terpenuhi,” tutupnya.
