Sukoharjo (24/2). Pengurus DPD LDII Kabupaten Sukoharjo mengikuti Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) LDII secara daring melalui Zoom, pada Senin, (16/2/2026). Forum nasional tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menuju Musyawarah Nasional (Munas) LDII 2026.
Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso membuka Rapimnas dan menjelaskan posisi forum tersebut dalam struktur organisasi. Ia menyebut Rapimnas sebagai forum tertinggi kedua setelah Munas, yang memegang peran penting dalam pembahasan agenda strategis.
“Rapimnas digelar untuk membahas dan mematangkan keputusan-keputusan strategis, baik yang berkaitan dengan pelaksanaan Munas maupun respons terhadap perubahan lingkungan strategis di Indonesia,” ujar Chriswanto.
Ia menyampaikan jadwal Munas LDII akan berlangsung sekitar April 2026. Menjelang agenda tersebut, Rapimnas digunakan untuk menyelaraskan langkah serta mempersiapkan berbagai keputusan organisasi, “Selamat melaksanakan Rapimnas. Mari kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Do the Best. Kita tinggalkan legasi positif bagi LDII ke depan agar keputusan yang diambil berkesinambungan dengan baik,” kata dia.
Ketua DPD LDII Kabupaten Sukoharjo Dalono Abdul Rosyid mengikuti Rapimnas bersama jajaran pengurus daerah. Ia menilai forum nasional itu memberi arahan strategis bagi pelaksanaan program di tingkat kabupaten, “Rapimnas memberi arah yang jelas bagi kami di daerah. Setiap keputusan strategis dari pusat akan kami terjemahkan secara konkret dan bertanggung jawab di Kabupaten Sukoharjo,” ujar Dalono.
Ia mengatakan, organisasi menghadapi dinamika yang menuntut adaptasi dan koordinasi antarstruktur. Ia berharap hasil Rapimnas dapat memperkuat sinergi internal dan menghadirkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat.
“Semangat Do the Best yang ditekankan Ketua Umum menjadi energi bagi kami. Targetnya satu, meninggalkan warisan kerja yang baik, berkelanjutan, dan berdampak positif,” kata dia.
Dalono menambahkan, Rapimnas menjadi ruang koordinasi penting untuk memastikan kebijakan tingkat pusat berjalan selaras dengan kebutuhan di daerah. “Setiap keputusan yang dihasilkan tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan harus diterjemahkan dalam program kerja yang terukur di tingkat kabupaten, kecamatan, hingga kepengurusan paling bawah,” tambahnya.
Menurut dia, dinamika sosial dan perkembangan teknologi menuntut organisasi bergerak lebih adaptif tanpa meninggalkan prinsip dasar pembinaan. “Kami menilai Rapimnas memberi kesempatan bagi pengurus daerah untuk memahami arah kebijakan nasional sekaligus menyiapkan langkah implementasi yang sesuai dengan karakter wilayah Sukoharjo.
