Jakarta (10/12). Ratusan ketua dan pengelola pondok pesantren se-DKI Jakarta menghadiri Halaqah Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren. Kegiatan tersebut mengangkat tema ‘Pesantren, Ekoteologi dan Kemandirian Ekonomi Umat’ di Auditorium Harun Nasution UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Kamis, (27/11).
Acara yang menjadi bagian dari rangkaian diskusi Kementerian Agama RI untuk menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pimpinan dan pengasuh pesantren, hingga praktisi terkait rencana pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren.
Direktur Pesantren Basnang Said dalam sambutannya menjelaskan bahwa pembentukan Ditjen Pesantren adalah langkah strategis pemerintah dalam menata dan memperkuat ekosistem pendidikan pesantren di Indonesia. Ia juga menambahkan, melalui forum halaqah itu diharapkan terbangun pemahaman dan komitmen bersama antara pemerintah, akademisi, dan kalangan pesantren mengenai pentingnya integrasi nilai-nilai ekoteologi dan kemandirian ekonomi umat dalam penguatan kelembagaan pesantren.
“Kami berharap muncul kesepahaman bahwa pesantren bukan hanya pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga aktor penting dalam menjaga lingkungan serta menggerakkan kemandirian ekonomi umat,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta Selatan dan Pimpinan Pondok Pesantren Asshiddiqiyah Jakarta Barat menjadi narasumber yang memaparkan pengalaman, praktik baik, dan tantangan pesantren mengembangkan kemandirian ekonomi berbasis nilai-nilai keagamaan serta kepedulian terhadap lingkungan.
Melanjutkan ke sesi diskusi, para peserta berdialog dan menyampaikan masukan terkait desain kelembagaan Ditjen Pesantren, mulai dari kewenangan, program prioritas, hingga skema dukungan pemerintah terhadap pesantren dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan penguatan karakter santri.
Halaqah itu juga diikuti oleh berbagai pesantren di wilayah DKI Jakarta, di antaranya Pondok Pesantren Minhaajurrasyidin dan Ponpes Minhaajushobirin Jakarta Timur, dan Pondok Pesantren Baitul Muttaqin Cengkareng Jakarta Barat, bersama ratusan pondok pesantren lainnya. Kehadiran para pimpinan pesantren tersebut menunjukkan tingginya perhatian dan harapan terhadap kehadiran Ditjen Pesantren sebagai representasi kepentingan pesantren di tingkat nasional.
Sementara itu, Sekretaris Pondok Pesantren Minhaajurrosyidin, Ujang Saepudin, menyambut baik penyelenggaraan halaqah tersebut. Menurutnya, forum ini menjadi ruang strategis bagi pesantren untuk turut memastikan desain kelembagaan Ditjen Pesantren benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Kami melihat bahwa aspirasi pesantren, mulai dari aspek pendidikan, ekonomi, hingga penguatan karakter santri, perlu diakomodasi secara komprehensif. Karena itu, kami mendukung upaya pemerintah memperkuat kelembagaan pesantren, terutama yang memberi ruang bagi pengembangan ekoteologi dan kemandirian ekonomi umat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Ponpes Minhaajurrosyidin siap terlibat aktif dalam proses dialog lanjutan, agar kebijakan yang dilahirkan tidak hanya responsif tetapi juga berkelanjutan. “Kami berharap Ditjen Pesantren nantinya tidak sekadar hadir secara administratif, tetapi menjadi mitra transformasi bagi pesantren di seluruh Indonesia,” tutupnya.
